Selasa, 02 Maret 2021

JASA PEMBUATAN BEST PRACTICE di Solo Surakarta Karanganyar Sukoharjo Sragen Klaten Boyolali Semarang Yogyakarta Surabaya Bandung Jakarta

 


 

UJI KOMPETENSI KEPALA SEKOLAH (UKKS) 2021

 

Berdasarkan Permendikbud No. 6 Tahun 2018 penugasan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah termasuk di daerah khusus dilaksanakan dengan periodisasi. Satu periode dilaksanakan dalam kurun waktu 4 tahun. Setelah menyelesaikan tugas pada periode pertama, Kepala Sekolah dapat diperpanjang masa tugasnya paling banyak 3 (tiga) kali masa periode atau paling lama 12 (dua belas) tahun. Penugasan Kepala Sekolah periode pertama pada satuan administrasi pangkal yang sama paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 2 (dua) masa periode atau 8 (delapan) tahun. Kepala Sekolah yang tidak diperpanjang masa tugasnya dapat ditugaskan kembali sebagai guru.

Selain itu Kepala Sekolah setelah menyelesaikan tugas pada periode ketiga, dia dapat diperpanjang penugasannya untuk periode keempat setelah melalui uji kompetensi. Dengan demikian berarti seorang dapat saja mengemban tugas sebagai Kepala Sekolah maksimal selama 16 (enam belas) tahun atau empat periode.

Sehubungan dengan hal tersebut, Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah (LPPKSPS) Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2020 ini akan melaksanakan Uji Kompetensi Kepala Sekolah Tahun 2020. Informasi Uji Kompetensi Kepala Sekolah (UKKS) Tahun 2020 ini tertuang dalam Surat Edaran LPPKSPS No. 1058/B6.13/GT/2020 tertanggal 11 Maret 2020. Uji Kompetensi dilaksanakan 4 (empat) kali dalam setahun yaitu pada bulan Februari, Mei, Agustus dan November. Sedangkan peserta UKKS ini adalah Kepala Sekolah yang diusulkan, diverifikasi dan divalidasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota yang memenuhi persyaratan.

SASARAN

Sasaran uji kompetensi Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah yang akan menyelesaikan periode ketiga atau masa kerja 12 (dua belas) tahun sebagai Kepala Sekolah dan akan ditugaskan kembali menjadi Kepala Sekolah pada periode keempat. Bagi Kepala Sekolah yang sudah masuk periode keempat pada bulan Juli tahun 2019, tidak perlu mengikuti Uji Kompetensi Kepala Sekolah (SE.Kepala LPPKS No.3139/B18/GT/2019. Tanggal 23 Juli 2019).

PERSYARATAN

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Kepala Sekolah tersebut adalah sebagai berikut:

1.  Memiliki hasil penilaian prestasi kerja minimal baik pada 3 (tiga) tahun terakhir;

2.  Memperoleh surat tugas untuk mengikuti Uji Kompetensi dari Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya; dan

3.  Memiliki surat keterangan sehat dari dokter pemerintah

PELAKSANAAN

1.    Waktu Pelaksanaan Uji Kompetensi

Uji Kompetensi dilaksanakan 4 (empat) kali dalam satu tahun yaitu bulan Februari, Mei, Agustus, dan November. Kepala Sekolah hanya dapat mengikuti uji Kompetensi 1 (satu) kali dalam satu tahun terakhir masa tugas periode ketiga dan paling cepat 6 (enam) bulan sebelum menyelesaikan masa kerjanya.

2.  Tempat Pelaksaan Uji Kompetensi

Tempat uji kompetensi berada di Provinsi/ Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan c.q. LPPKSPS

3.  Metode Uji Kompetensi

Uji kompetensi dilaksanakan dengan metode;

a.  Penilaian portofolio

Penilaian portofolio bertujuan untuk memperoleh gambaran rekam jejak pelaksanaan kinerja kepala sekolah sesuai beban kerja yang telah ditentukan dan dampaknya terhadap prestasi sekolah. Penilaian portofolio 3 tahun terakhir terdiri dari :

1)  hasil PKKS;

2)  kejuaraan/penghargaan tertinggi sekolah (Kepala Sekolah, Guru, TAS, Siswa, dan lembaga);

3)  Publikasi ilmiah atau karya inovatif yang telah dinilai dalam PAK tahunan.

b.  Penyusunan laporan Best Practice

1)  Laporan Best Practice merupakan karya tulis ilmiah yang berisi pengalaman terbaik dalam melaksanakan tugas pokok kepala sekolah sebagai penggerak pada satuan pendidikan yang dipimpinnya.

2)  Laporan Best Practice bukan merupakan laporan hasil penelitian.

3)  Laporan Best Practice bertujuan untuk menggali informasi tentang praktik-praktik baik kepala sekolah dalam melaksanakan tugas.

4)  Laporan Best Practice berupa laporan tertulis sesuai sistematika dan dilengkapi data pendukung terlampir.

5)  Laporan Best Practice didiseminasikan di KKKS, MKKS, atau forum ilmiah lainnya dengan melibatkan minimal 3 sekolah dan minimal peserta 15 orang. Bukti fisik diseminasi berupa, berita acara, notula, daftar hadir, dan foto pelaksanaan.

6)  Video pelaksanaan Best Practice diunggah di Youtube dan tautannya (link) dicantumkan pada laporan Best Practice . Video memuat kegiatan dan atau hasil pelaksanaan Best Practice serta testimoni kebermanfaatan program dari warga sekolah yang berdurasi maksimal 5 menit.

7)  Laporan Best Practice dilakukan dengan menulis online text atau mengunggah laporan Best Practice pada periode ketiga dalam bentuk file Word di SIM UKKS paling lambat satu minggu sebelum pelaksanaan uji kompetensi. File laporan akan diproses dalam plagiarism/similarity checker dengan toleransi 30%. File dengan tingkat plagiarism/similarity di atas 30% akan dinyatakan gugur, sehingga tidak dilakukan penilaian portofolio dan Best Practice.

8)  Tata tulis naskah Laporan Best Practice sebagai berikut: jenis huruf Times New Romans ukuran huruf 12, spasi: 1.5, ukuran kertas A4, margin atas 3.0 cm; bawah 2.5 cm; tepi kiri 3.0 cm dan tepi kanan 2.5 cm, dan setiap halaman diberi nomor halaman. Jumlah halaman Best Practice 11 sampai dengan 25.

 

 

JASA PEMBUATAN BEST PRACTICE di Solo Surakarta Karanganyar Sukoharjo Semarang Yogyakarta Surabaya Bandung Jakarta

 

JASA PEMBUATAN BEST PRACTICE di Solo Surakarta Karanganyar Sukoharjo Semarang Yogyakarta Surabaya Bandung Jakarta

SOLO MEDIA ILMIAH

   HP / WA: 0888 4198 220 / 0888 2988 781


Jasa Layanan Konsultan, Bimbingan & Pembuatan Laporan Best Practice TERPERCAYA AKURAT CEPAT & NO PLAGIAT

Dijamin Lolos Uji Plagiat (Turnitin; Plagiarismdetector; Duplichecker)

Penulisan laporan Best Practice merupakan karya   tulis   ilmiah yang   berisi pengalaman terbaik dalam melaksanakan tugas oleh seorang Guru / Kepala Sekolah / Pengawas. Laporan Best Practice bukan merupakan laporan hasil penelitian. Laporan Best Practice bertujuan  untuk  menggali  informasi tentang praktik-praktik baik Guru / Kepala Sekolah / Pengawas dalam melaksanakan tugas. Beberapa kesulitan yang dialami Guru / Kepala Sekolah / Pengawas dalam penulisan laporan Best Practice, antara lain: kesulitan menentukan judul, kesulitan mencari literatur, referensi atau bahan bacaan, kesulitan menuangkan ide dalam bahasa ilmiah, kesulitan menganalisis serta waktu yang sangat terbatas.

Jika Anda mengalami hal tersebut, silahkan segera menghubungi kami!!!

 

Biaya yang terjangkau, bergaransi dengan jaminan sampai Anda lolos pengajuan kenaikan Pangkat/Golongan, tidak copy paste / plagiat, terpercaya dan memiliki klien di berbagai kota di Indonesia. Klien tidak kami publikasikan baik offline ataupun online. Ini adalah bentuk jaminan kerahasiaan yang terus kami jaga sejak awal dalam Layanan Pembuatan laporan Best Practice.

 

SOLUSI LAPORAN BEST PRACTICE DI TENGAH PANDEMI COVID-19

JASA PEMBUATAN PTK PTS PTKp Wilayah Solo Surakarta Semarang Yogyakarta Surabaya Bandung Jakarta

 

JASA PEMBUATAN PTK PTS PTKp Wilayah Solo Surakarta Semarang Yogyakarta Surabaya Bandung Jakarta

SOLO MEDIA ILMIAH

   HP / WA: 0888 4198 220 / 0888 2988 781


Jasa Layanan Konsultan, Bimbingan & Pembuatan PTK PTS PTKp TERPERCAYA AKURAT CEPAT & NO PLAGIAT

Dijamin Lolos Uji Plagiat (Turnitin; Plagiarismdetector; Duplichecker)

Penulisan PTK PTS PTKp merupakan salah satu bagian kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang Guru / Kepala Sekolah / Pengawas untuk kenaikan Pangkat / Golongan. Penulisan PTK PTS PTKp memang cukup berat, karena Guru / Kepala Sekolah / Pengawas harus melakukan penelitian riset, uji statistik, observasi dan sebagainya. Beberapa kesulitan yang dialami Guru / Kepala Sekolah / Pengawas dalam penulisan PTK PTS PTKp, antara lain: kesulitan menentukan judul, kesulitan mencari literatur, referensi atau bahan bacaan, kesulitan menuangkan ide dalam bahasa ilmiah, kesulitan menganalisis data dan hasil penelitian, serta waktu yang sangat terbatas. Hal ini yang menyebabkan Guru / Kepala Sekolah / Pengawas terkendala kenaikan Pangkat / Golongan-nya.

Jika Anda mengalami hal tersebut, silahkan segera menghubungi kami!!!

 

Biaya yang terjangkau, bergaransi dengan jaminan sampai Anda lolos pengajuan kenaikan Pangkat/Golongan, tidak copy paste / plagiat, terpercaya dan memiliki klien di berbagai kota di Indonesia. Klien tidak kami publikasikan baik offline ataupun online. Ini adalah bentuk jaminan kerahasiaan yang terus kami jaga sejak awal kami membangun Layanan Pembuatan PTK PTS PTKp.

 

SOLUSI PTK PTS PTKp DI TENGAH PANDEMI COVID-19